Tarakan, KTV – Isu pengangkatan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ramai dibahas nasional.
Pemerintah pusat via Badan Gizi Nasional (BGN) rencanakan angkat sekitar 32.000 pegawai SPPG atau dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ASN PPPK mulai 1 Februari 2026.
Formasi untuk pegawai inti SPPG: 31.250 Kepala SPPG (lewat Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia/SPPI), 375 akuntan, dan 375 tenaga gizi.
Isu itu dapat tanggapan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tarakan, Endah Sarastiningsih. Ia harap pemerintah tak lupakan peran guru.
Artinya, Endah minta perhatian seimbang ke guru sebagai ujung tombak cetak calon pemimpin bangsa.
“Kami harap guru juga diperhatikan, karena guru ujung tombak pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak,” ujar Endah ditemui Senin (26/1/2026).
Harapan itu karena Endah nilai kesejahteraan guru Tarakan beragam: ASN PNS/PPPK, hingga bawah yayasan. Bahkan di ASN, tak sama karena di bawah Kementerian Agama, provinsi, atau kota.
Kondisi paling butuh perhatian guru yayasan kecil. Di sekolah negeri, masalah lebih ke kekurangan guru akibat regulasi rekrutmen ketat.
“Kalau guru pensiun, mutasi, sakit, atau meninggal, tak selalu bisa prediksi. Tapi proses ganti panjang. Akhirnya ada guru honorer dan kontrak, yang hadapi masalah kesejahteraan dan status,” ujar Endah.
PGRI soroti gelombang pensiun guru belakangan. Di Tarakan, puluhan guru pensiun setahun karena rekrut skema ikatan dinas hampir bersamaan dulu.
“Ini sedang terjadi sekarang. Dalam satu kota bisa tiga puluh guru pensiun setahun,” ungkap Endah.
Endah harap pemerintah pusat tak hanya fokus sektor pendukung MBG, tapi tata ulang rekrutmen dan status guru berkelanjutan.
Ia tegaskan PGRI dukung program pemerintah tingkatkan kesejahteraan masyarakat, tapi kebijakan adil dan proporsional. “Kalau ada pengangkatan PPPK SPPG, kami harap guru jangan dilupakan,” pungkas Endah. (Rajab)
