JAKARTA – Melalui sambungan virtual (daring), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2024 diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Gedung Merah Putih KPK RI, Senin (9/12) pagi.
Pembukaan Hakordia Tahun 2024 turut dihadiri para Pimpinan KPK, para Dewan Pengawas KPK, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Hadir pula para Gubernur, Bupati, Walikota, pegiat antikorupsi, media dan segenap insan KPK.
Mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”, Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyampaikan dukungan KPK terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi.
“Kami percaya semangat Asta Cita di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, penguatan KPK, pelaksanaan pemerintahan yang bersih, serta penegakan hukum yang independen dan berkeadilan dapat diwujudkan,” kata Nawawi.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat agar bisa menjadikan momen tersebut sebagai tonggak perubahan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045.
Mewakili Presiden RI, Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi juga tertuang dalam semangat Asta Cita poin ke 7.
“Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam semangat Asta Cita poin ke 7, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” terang Budi.
Perayaan Harkodian 2024 dirangkaikan kegiatan seperti Peluncuran Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2025-2026, Penghargaan atas Penegakan Hukum dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, hingga menghadirkan pameran pemberantasan korupsi, serta lelang barang rampasan dan gratifikasi.
Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mendukung penuh upaya KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kaltara sebagaimana amanat Presiden Prabowo Subianto.
“Melalui Hakordia ini, kita pastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mendukung program-program KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah,” tuntasnya.
