Tanah Kuning, KTV – Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari verifikasi lapangan atas pembahasan yang sebelumnya dilakukan oleh Sekretaris Provinsi bersama sejumlah OPD terkait. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi terkini jalan yang menjadi fokus utama dalam rapat internal Pemprov Kaltara bersama OPD.
Wakil Gubernur Ingkong Ala menyampaikan bahwa terdapat dua segmen jalan yang menjadi fokus peninjauan. Segmen pertama dimulai dari Simpang Jalan Nasional Tanjung Selor menuju Tanah Kuning, dengan panjang 15,72 kilometer. Jalan ini melintasi wilayah perusahaan seperti PT Benamakmur Selaras Sejahtera (BSS), PT Abdi Borneo Plantation (ABP), PT Tunas Borneo Plantation (TBP), PT Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN), dan PT DIL.
Sementara segmen kedua memiliki panjang 37,66 kilometer, berakhir di Desa Tanah Kuning, tepatnya di Simpang depan Kantor Kecamatan Tanjung Palas Timur. Jalur ini melewati sejumlah perusahaan, di antaranya PT Manunggal Jaya Pribadi, PT Prima Bahagia Permai, PT Kayan Plantation (KP), PT Moa Maju Kurnia (MOA), PT Bulungan Citra Persada, dan PT KMS.
Wagub Ingkong menambahkan, untuk segmen ini, ada lima perusahaan yang selama ini telah berkolaborasi dengan Dinas PU Kabupaten, PU Provinsi, serta pihak swasta dalam pengerjaan infrastruktur jalan.
Pemerintah mengharapkan, untuk segmen berikutnya, bisa segera dilakukan penandatanganan penyelesaian proyek fisik, mengingat keterbatasan kapasitas kontraktor yang belum mampu memenuhi target sepenuhnya.
Ia optimis perusahaan-perusahaan tersebut akan terus mendukung pembangunan infrastruktur di Kaltara, termasuk dalam perbaikan jalan yang berada di wilayah konsesi mereka.
Meski terbatas dari sisi anggaran, baik Pemprov maupun Pemkab tetap berharap perusahaan-perusahaan di segmen satu dan dua dapat berkontribusi lebih jauh dalam mendukung akses jalan yang layak.
Wagub juga menyampaikan harapan agar proses perbaikan jalan bisa mulai dilakukan pada bulan Mei ini, dengan perusahaan-perusahaan yang berada di jalur tersebut otomatis masuk dalam kelompok yang akan bertanggung jawab.
Ia pun menyambut baik informasi dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan yang telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2025 untuk pembangunan jalan. Hal ini sangat membantu pemerintah tanpa harus mempermasalahkan kewenangan atas status jalan yang dibangun.
