Tanjung Selor, KTV – Upaya mewujudkan swasembada pangan terus diperkuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., menyebutkan, pembentukan UPTD BPSB menjadi kebutuhan mendesak untuk mengurangi ketergantungan benih dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan kerja Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka rapat pembahasan pembentukan UPTD BPSB Kaltara, yang digelar di Ruang Benuanta Gedung Gadis 2, Selasa (10/2).
Mewakili Gubernur Kaltara, Bustan menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemendagri yang hadir langsung untuk memberikan pendampingan dan penguatan kebijakan.
“Ini bukan sekadar membentuk lembaga, tapi bagian dari upaya menciptakan kemandirian benih tanaman di Kaltara,” kata Bustan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menunjukkan produksi padi sawah di Kaltara sangat menjanjikan dan telah menjadi stok beras Bulog.
Namun, proses sertifikasi benih selama ini masih memerlukan waktu lama karena harus dilakukan di UPTD BPSB Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda.
“Pengiriman dan pengambilan sertifikasi memakan waktu. Kalau UPTD BPSB sudah ada di Tanjung Selor, prosesnya akan jauh lebih cepat dan efisien,” jelasnya.
Bustan pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan penuh agar pembentukan UPTD BPSB Kaltara dapat dipercepat pada tahun 2026.
Ia menegaskan, keberadaan UPTD ini juga sejalan dengan peran strategis Kaltara sebagai wilayah perbatasan negara sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“UPTD BPSB sangat penting untuk mendukung program nasional ketahanan pangan, sekaligus memperkuat posisi Kaltara sebagai daerah strategis,” pungkasnya. (dkisp)
