Nunukan, KTV – Pemerintah Kabupaten Nunukan menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui penguatan ekonomi, pelayanan lintas batas, dan keamanan wilayah dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan yang digelar di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/05/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber dari pemerintah pusat dan akademisi memaparkan berbagai strategi pembangunan kawasan perbatasan yang dinilai penting untuk Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Prof. Mudrajad Kuncoro dari Universitas Gadjah Mada (UGM) menjelaskan bahwa Nunukan memiliki peluang besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. Menurutnya, potensi daerah harus diikuti dengan penguatan infrastruktur dan konektivitas.
“Nunukan memiliki posisi strategis di kawasan perbatasan. Jika dikelola dengan baik, wilayah ini dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong aktivitas perdagangan dan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Prof. Muhadjir Darwin dari UGM menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia di kawasan perbatasan. Ia menilai pengawasan lintas batas dan perlindungan masyarakat perlu diperkuat agar persoalan pekerja migran nonprosedural dapat ditekan.
“Pengelolaan pekerja migran harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengawasan, pelayanan, hingga perlindungan masyarakat di wilayah perbatasan,” katanya.
Materi lainnya disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Dr. Drs. Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, M.Si. Ia menjelaskan bahwa kawasan perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas wilayah Kalimantan.
“Kawasan perbatasan memiliki posisi strategis dalam mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan di Kalimantan, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.
Selain itu, Dr. Ry Kun Hariwibowo Purnomosidi, M.Si. memaparkan pentingnya penguatan kedaulatan wilayah perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.
“Pembangunan kawasan perbatasan harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Nunukan ingin memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan lebih terarah dan terhubung dengan program pemerintah pusat. Pemda juga menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar persoalan di wilayah perbatasan dapat ditangani secara bersama.
Ke depan, beberapa langkah yang menjadi perhatian antara lain peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan, penguatan pelayanan lintas batas dan pekerja migran, pengembangan pusat ekonomi masyarakat, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait.
Hasil dari rapat koordinasi tersebut juga akan menjadi bahan penyusunan program lanjutan untuk mendukung pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Nunukan agar lebih maju, aman, dan berdampak langsung bagi masyarakat.(**)
