telepon

0552-2033740

handphone

08115396997

email

tvkaltara@gmail.com

KPK

KPK Dorong Penguatan Digitalisasi Dan Transparansi Pelayanan Di DPMPTSP Nunukan

Nunukan, KTV – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) dari Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan dalam rangka pembinaan layanan publik. Kegiatan ini turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Asisten II, serta Asisten III. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi pelayanan […]

KPK Dorong Penguatan Digitalisasi Dan Transparansi Pelayanan Di DPMPTSP Nunukan Read More »

KPK Tangkap Wali Kota Madiun Maidi Dalam OTT

Jakarta, KTV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Madiun Maidi melalui operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur, pada Senin, 19 Januari 2026. OTT tersebut mengamankan 15 orang termasuk Wali Kota Maidi beserta barang bukti uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Penindakan ini diduga berkaitan dengan fee proyek dan dana CSR

KPK Tangkap Wali Kota Madiun Maidi Dalam OTT Read More »

KPK Gelar Rakor Bersama Bupati Dan Ketua DPRD Bulungan

Bulungan, KTV – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si, Ketua DPRD, H Riyanto, S.Sos dan Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama tim dari KPK di Ruang Rapat Sekda pada Selasa (25/11). Rakor berisi pembahasan MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention), status penyelesaian proyek strategis tahun anggaran 2024 dan capaian pelaksanaan proyek strategis

KPK Gelar Rakor Bersama Bupati Dan Ketua DPRD Bulungan Read More »

Dorong Sinergitas Pencegahan Korupsi di Sektor Pertambangan

TANJUNG SELOR, KTV – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) diseminasi panduan pencegahan korupsi berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Para Vendor Pelaku Usaha di Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di gedung gadis lantai 1, Selasa (8/10). Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara,

Dorong Sinergitas Pencegahan Korupsi di Sektor Pertambangan Read More »

Sekprov Tegaskan Peningkatan Tata Kelola BUMD pada Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK

TANJUNG SELOR, KTV – Sekertaris Provinsi Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP menegaskan pentingnya meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Gadis Lantai I, Senin, (7/10). Suriansyah mengungkapkan bahwa BUMD memiliki peran

Sekprov Tegaskan Peningkatan Tata Kelola BUMD pada Rakor Pencegahan Korupsi Bersama KPK Read More »

Dukung Pencegahan Korupsi, Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Bersama KPK

TANJUNG SELOR, KTV – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi, yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Luminor, Rabu (2/10). Dalam sambutannya, Togap mengatakan dalam upaya mendukung pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terdapat 2 perempuan yang berperan penting yaitu istri dan

Dukung Pencegahan Korupsi, Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Bersama KPK Read More »

KPK Pastikan Bekerja Sesuai Aturan dalam Mengusut Dugaan Gratifikasi Ganjar

Jakarta, KTV –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bekerja sesuai aturan yang berlaku. Hal itu menegaskan tidak akan ada unsur politis dalam pengusutan laporan dugaan penerimaan gratifikasi Bank Jateng yang menyeret calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo. “Kalau kami itu kan enggak pernah melihat, apakah ini ada unsur politisnya atau enggak. Apakah ini warnanya

KPK Pastikan Bekerja Sesuai Aturan dalam Mengusut Dugaan Gratifikasi Ganjar Read More »

Digugat MAKI Terkait Kasus Harun Masiku, Ini Respons KPK

Jakarta, KTV – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons gugatan dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAK) dalam penananan kasus buronan sekaligus mantan caleg Harun Masiku. Lembaga Antirasuah mempersilahkan pengajuan praperadilan tersebut. “MAKI dapat saja mengajukan permohonan praperadilan sepanjang merasa dirugikan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada Medcom.id, Jumat, 19 Januari 2024. Johanis menyebut pengajuan praperadilan merupakan

Digugat MAKI Terkait Kasus Harun Masiku, Ini Respons KPK Read More »

Scroll to Top