Nunukan, KTV – Pemerintah Kabupaten Nunukan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas, dan pencegahan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah, Kamis–Jumat (16–17/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai V Kantor Bupati Nunukan dan diikuti oleh sejumlah perangkat daerah, termasuk Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kabupaten Nunukan yang dihadiri Sekretaris Dinas beserta pejabat administrator dan kepala subbagian.
Bimtek secara resmi dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan. Dalam kegiatan ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menghadirkan analis kebijakan, Nilawati, sebagai narasumber.
Dalam pemaparannya, Nilawati menjelaskan sejumlah aspek teknis penting dalam penguatan SAKIP. Pertama, aspek perencanaan kinerja yang menekankan keselarasan antara perencanaan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional.
Kedua, pengukuran dan pengelolaan kinerja, yang berfokus pada pemantauan dan evaluasi capaian kinerja secara berkala serta analisis hasil kinerja untuk perbaikan berkelanjutan.
Ketiga, pelaporan kinerja yang bertujuan menyajikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan.
Ia menegaskan, ketiga aspek tersebut merupakan pilar utama dalam penguatan SAKIP di pemerintah daerah. Integrasi antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta penguatan integritas dinilai mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Melalui kegiatan ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga mendapatkan pendampingan dalam penyusunan pohon kinerja, sebagai salah satu instrumen penting dalam implementasi SAKIP di masing-masing instansi. (**)
