Jakarta, KTV – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dihindari secara komprehensif. Namun, hal tersebut dapat diantisipasi di berbagai bidang termasuk penegakan hukum, khususnya hukum administrasi.
“Kita tahu persis bahwa pemerintah sejak beberapa tahun terakhir ini sudah memperkenalkan e-government,” ujar Edward dalam seminar internasional bertajuk “Law Enforcement of Government Actions in the Digital Age” di Gedung Universitas Jayabaya Jalan Pulomas Selatan, Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026.
Eddy, panggilan akrabnya, menambahkan mulai dari pengerjaan barang dan jasa hingga pelayanan publik berbasis teknologi.
International Law Seminar 2026 menghadirkan sesi diskusi internasional dengan narasumber dari Bahrain, Makau, Korea, Jepang, dan India, membahas perbandingan sistem penegakan hukum dan praktik pemerintahan digital.
Ketua Umum Yayasan Jayabaya, dr. H. Moestar Putrajaya, M.H., F.I.C.D, berharap forum ini lahirkan kontribusi nyata pengembangan ilmu hukum.
“Kami berharap melalui forum akademik yang mempertemukan para ahli, akademisi, dan praktisi dari berbagai negara ini dapat melahirkan nilai kebaruan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, sebagai upaya menghadapi tantangan hukum secara global di era digital,” ujarnya.
Rektor Universitas Jayabaya, Prof. Dr. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.Hum., menegaskan komitmen institusi dorong kemajuan ilmu pengetahuan lewat kegiatan akademik internasional.
“Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Universitas Jayabaya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di era globalisasi yang serba digital. Sebagai perguruan tinggi yang terakreditasi Unggul, Universitas Jayabaya berkomitmen menjadikan kegiatan internasional seperti ini sebagai budaya akademik, sehingga lulusan memiliki kompetensi bertaraf internasional,” jelasnya.
International Law Seminar 2026 diharapkan kontribusi penguatan sistem hukum nasional, dukung good governance, tegas peran perguruan tinggi dan mahasiswa doktoral sebagai mitra strategis pemerintah jawab tantangan hukum era digital.
Seminar berbarengan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Universitas Jayabaya dan Kementerian Hukum Republik Indonesia. (PRI)
