Malinau, KTV – Bupati Malinau, Wempi W. Mawa, S.E., M.H., tegas penting kolaborasi pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, serta partai politik dukung pembangunan orientasi kesejahteraan masyarakat. Hal itu sampaikan dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) TBBR Provinsi Kalimantan Utara digelar di Kabupaten Malinau (9/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Bupati Wempi sampaikan ucapan selamat datang ke Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., beserta rombongan, jajaran Forkopimda, pimpinan DPRD, tokoh adat, dan seluruh peserta Rapimwil dari berbagai kabupaten/kota Kalimantan Utara.
Bupati Wempi tekankan organisasi kemasyarakatan adat punya peran strategis jaga nilai budaya, adat istiadat, dan kehormatan masyarakat Dayak sebagai identitas daerah. Menurutnya budaya bukan sekadar warisan, tapi jati diri dan martabat harus rawat kolektif.
“Pemerintah Kabupaten Malinau terus membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik organisasi adat, keagamaan, maupun politik, untuk bersama-sama memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia ingatkan program organisasi susun realistis sesuaikan sumber daya dimiliki, tapi tetap dampak langsung bagi anggota dan masyarakat luas. Konsolidasi organisasi dinilai penting agar visi, misi, dan kepentingan bersama wujud berkelanjutan.
Selain itu, Bupati Wempi nyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Malinau kawal dan dukung program pemerintah pusat dan daerah prorakyat. Ia ajak seluruh elemen masyarakat bersatu, bergandeng tangan, serta tidak pecah perbedaan pandangan sukseskan kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Bupati Wempi soroti penting jaga kebersihan dan kelestarian alam sebagai sumber kehidupan. Pengelolaan alam harus bijaksana agar topang kesejahteraan masyarakat tanpa rusak keseimbangan lingkungan.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, resmi buka Rapimwil DPW PBBN Provinsi Kalimantan Utara. Ia apresiasi peran organisasi kemasyarakatan adat jaga stabilitas sosial, keharmonisan masyarakat, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal Kalimantan Utara.
Gubernur tegas pembangunan daerah tak jalan sendiri tanpa sinergi pemerintah, masyarakat, dan organisasi adat. Rapimwil ini nilai forum strategis tentukan arah kebijakan organisasi sekaligus selaraskan program kerja dengan kebutuhan nyata masyarakat dan arah pembangunan daerah.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara senantiasa membuka ruang dialog dan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan adat sebagai mitra strategis pembangunan, guna mewujudkan Kalimantan Utara yang maju, makmur, dan berkelanjutan tanpa kehilangan identitas budaya,” ujar Gubernur.
Rapat Pimpinan Wilayah ini harap hasilkan keputusan dan rekomendasi bermanfaat, kuatkan peran organisasi jawab tantangan zaman, serta pastikan nilai budaya tetap hidup dan wariskan ke generasi mendatang. (**)
