Tanjung Selor, KTV – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri Rapat Pleno Laporan Tahunan 2025 dan Pencanangan Zona Integritas 2026 Pengadilan Tinggi Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (20/1).
Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara beserta jajaran yang terus menghadirkan kualitas layanan terbaik bagi masyarakat Bumi Benuanta.
“Rapat pleno laporan tahunan merupakan momentum yang sangat penting sebagai sarana evaluasi kinerja, pertanggungjawaban institusional serta wujud transparansi lembaga peradilan kepada publik,” kata Gubernur Zainal.
Gubernur menjelaskan bahwa laporan tahunan ini tidak hanya mencerminkan capaian kinerja selama satu tahun, tetapi juga menjadi bahan refleksi terhadap tantangan yang dihadapi serta pijakan untuk perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan di masa depan.
Ia menilai hal tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, akuntabel, dan berintegritas.
Gubernur Zainal menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi memiliki peran strategis sebagai pilar utama penegakan hukum dan keadilan di Provinsi Kaltara yang merupakan wilayah perbatasan dengan karakteristik geografis tersendiri.
“Keberadaan lembaga peradilan yang kuat, profesional dan berintegritas menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum, keadilan sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa zona integritas merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan melayani, menuju wilayah bebas korupsi serta birokrasi bersih dan melayani.
Zainal mengajak seluruh jajaran untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.
Diharapkan laporan tahunan yang disampaikan dapat menjadi pijakan kuat dalam peningkatan kinerja tahun mendatang, termasuk melalui zona integritas.
“Semoga pencanangan zona integritas 2026 menjadi komitmen bersama untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kalimantan Utara,” pungkasnya.
Acara ditutup dengan penandatanganan zona integritas oleh Gubernur Zainal bersama Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., dan perwakilan Kejati Kaltara. (dkisp)
