Bulungan, KTV – Ketua DPRD Bulungan, H Riyanto, S.Sos didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Jamal, SH, MAP beserta perangkat daerah terkait dalam Tim Terpadu meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak operasional PT Pertamina EP di Pulau Bunyu pada Jumat (13/6).
Terdapat sekitar 54 KK di Desa Bunyu Barat dan Desa Bunyu Selatan yang terdampak aktifitas kilang minyak.
Pada peninjauan di wilayah Desa Bunyu Barat, diketahui dari 54 KK terdapat 21 KK yang masalah ganti rugi pembebasan lahan belum terselesaikan. Ditambah 1 bangunan Posyandu milik Pemerintah Desa Bunyu Barat turut terdampak. Lalu di Desa Bunyu Selatan, warga masyarakat juga terdampak kebisingan area sumur bor PT Pertamina EP.
Dalam pertemuan bersama PT Pertamina EP Bunyu yang turut dihadiri Camat Bunyu, Forkopimcam, para ketua RT serta Badan Pertanahan disampaikan nilai ganti rugi pembebasan lahan dinilai belum sesuai. Begitu pula dengan bangunan Posyandu yang diminta masyarakat untuk direlokasi. DPRD bersama Pemkab pun bertindak sebagai fasilitator untuk menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan pihak perusahaan.
Sebelumnya, DPRD Bulungan juga telah mengeluarkan SK tentang Tim Terpadu Tindak Lanjut Penyelesaian Pembebasan Tanah Warga Kecamatan Bunyu untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Bunyu. (**)
