Tanjung Selor, KTV – Tingginya jumlah usulan serta besaran anggaran yang dibutuhkan, mendorong pemerintah untuk berpikir keras menyelaraskan semuanya agar program pembangunan bisa berjalan optimal dan lancar.
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mengingat total APBD tahun 2026 hanya sebesar Rp2,77 triliun. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, berencana melakukan rasionalisasi anggaran, memprioritaskan pembangunan berdasarkan skala prioritas, atau menunda sejumlah usulan program dengan nilai setara Rp910 miliar.
Kondisi ini tergambar dalam Musrenbang RKPD 2026 yang digelar di Gedung Gadis pada Rabu, 30 April 2025. Musrenbang kali ini mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah”.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal menyampaikan di hadapan Staf Ahli Mendagri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, Togap Simangunsong, serta Deputi Pembiayaan Investasi Pembangunan Bappenas, Putut Hari Satyaka, bahwa arah pembangunan Kaltara diselaraskan dengan program prioritas nasional, Asta Cita Presiden RI.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat dalam menyusun program pembangunan yang tepat sasaran. Ia menambahkan, aspirasi masyarakat yang dihimpun dalam Musrenbang ini akan menjadi dasar utama dalam perencanaan agar manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan oleh seluruh lapisan warga.
Selain itu, integrasi antara perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa mendatang. Gubernur berharap pembangunan dapat dioptimalkan sesuai potensi daerah, sejalan dengan program pemerintah pusat.
Musrenbang yang berlangsung selama satu hari ini juga menjadi ajang bagi semua pihak, termasuk kepala daerah kabupaten dan kota, untuk menyampaikan usulan program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang terintegrasi melalui Bappeda Provinsi Kaltara.
Dalam forum ini, paparan dari Bappenas disampaikan oleh Putut Hari Satyaka secara daring, sedangkan Staf Ahli Mendagri Togap Simangunsong hadir langsung. Acara diikuti sekitar 200 peserta, termasuk unsur Forkopimda, anggota DPR RI dan DPRD Provinsi Kaltara, perwakilan lembaga masyarakat, BPK, sektor perbankan, dan para kepala daerah se-Kaltara.
