Tanjung Selor, KTV – Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara di Tengah Efisiensi Anggaran Sesuai Arahan Pemerintah Pusat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memberikan perhatian khusus terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya ini dinilai strategis, mengingat berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat akan segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, dalam sambutannya memaparkan visi dan misi daerah yang akan diwujudkan melalui delapan program strategis pembangunan Kaltara di masa mendatang. Beliau juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama di wilayah pesisir dan pedalaman, agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
Selain itu, Ingkong Ala menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Utara untuk periode 2025–2029 harus dilaksanakan secara transparan dan menyeluruh, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Wisnu Hidayat, menyampaikan bahwa rencana pembangunan nasional tahun 2025–2029 perlu disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan di daerah. Menurutnya, penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten, dan kota harus berpedoman pada RPJMN 2025–2029 yang telah mencantumkan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kalimantan Utara, Barteus, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara mengalami perlambatan sebesar 4,57%. Meskipun demikian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) diproyeksikan mencapai Rp73,31 triliun pada tahun 2024.
Lebih lanjut, PDRB per kapita Kalimantan Utara pada tahun 2024 tercatat sebagai yang tertinggi ketiga secara nasional, yakni sebesar Rp198,43 juta. Tingginya angka tersebut ditopang oleh kontribusi signifikan dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 28,72%, serta sektor pertanian sebesar 14,78% terhadap perekonomian daerah.
