Nunukan, KTV — Pemerintah Desa Sanur bersama unsur pemerintahan dan masyarakat menggelar musyawarah terkait kegiatan proyek timbunan yang dikerjakan oleh warga/pengusaha setempat. Pertemuan tersebut membahas kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kerusakan jalan umum desa yang dapat timbul akibat aktivitas kendaraan dan mobilisasi material proyek.
Musyawarah berlangsung di Kantor Desa Sanur dan dihadiri oleh Camat Tulin Onsoi, Kepala Desa Sanur, Kapospol Tulin Onsoi, perwakilan warga sekaligus pengusaha yang mengerjakan proyek, serta staf Desa Sanur.
Dalam pertemuan tersebut, para pihak membahas dampak aktivitas proyek terhadap kondisi infrastruktur jalan yang menjadi akses masyarakat. Mobilisasi material timbunan menggunakan kendaraan dengan muatan tertentu dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak menimbulkan kerusakan pada badan jalan maupun mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Pemerintah desa menekankan pentingnya komunikasi antara pihak pelaksana kegiatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Setiap aktivitas proyek yang menggunakan fasilitas jalan umum diharapkan tetap memperhatikan kondisi jalan serta kepentingan masyarakat yang sehari-hari menggunakan akses tersebut.
Kehadiran Camat Tulin Onsoi dan Kapospol Tulin Onsoi dalam musyawarah tersebut turut memperkuat upaya penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan koordinasi. Sementara itu, perwakilan warga/pengusaha diberikan ruang untuk menyampaikan penjelasan terkait kegiatan proyek dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap jalan umum.
Musyawarah ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama sehingga kegiatan proyek dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat serta kondisi infrastruktur desa. Apabila terdapat dampak terhadap jalan akibat aktivitas proyek, para pihak diharapkan dapat berkoordinasi untuk mencari solusi dan melakukan penanganan yang diperlukan.
Pemerintah Desa Sanur juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komunikasi serta bersama-sama mengawasi penggunaan jalan umum, sehingga pembangunan dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga fasilitas publik.
Musyawarah tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk menghindari terjadinya konflik di tengah masyarakat sekaligus memastikan aktivitas proyek tetap memperhatikan kepentingan umum dan keberlangsungan infrastruktur Desa Sanur. (**)
