Nunukan, KTV – Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan melakukan kunjungan ke RSUD Nunukan dalam rangka memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya di sektor pelayanan kesehatan, Rabu (22/4/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta peningkatan integritas di lingkungan fasilitas layanan publik. Fokus utama kegiatan meliputi penguatan sistem pengendalian internal, transparansi pelayanan, serta optimalisasi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di rumah sakit.
Plt. Direktur RSUD Nunukan, dr. Andi Bau Tune Mangkau, Sp.B, menyambut langsung kedatangan tim KPK RI di ruang kerjanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan komitmen pihak rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran tim KPK RI. Ini menjadi momentum penting bagi kami untuk berbenah dan memastikan seluruh proses pelayanan berjalan secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ketua Tim KPK RI, Basuki Haryono, menegaskan bahwa kunjungan ini memiliki tujuan utama untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Nunukan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah perbatasan.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa sistem yang berjalan sudah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari potensi penyimpangan. Sektor kesehatan memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, sehingga perlu adanya penguatan dari sisi tata kelola dan integritas SDM,” jelas Basuki Haryono.
Ia juga menyampaikan bahwa KPK RI tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi turut memberikan pendampingan dan rekomendasi perbaikan. “Tujuan kami adalah membantu pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit dalam membangun sistem yang kuat, sehingga potensi korupsi dapat dicegah sejak awal,” tambahnya.
Sebelum melakukan diskusi, rombongan KPK RI didampingi oleh unsur Pemerintah Daerah, di antaranya Inspektur Daerah, Asisten Pemerintahan, serta Kepala Dinas Kesehatan, melakukan peninjauan langsung ke sejumlah ruang pelayanan di RSUD Nunukan. Peninjauan tersebut meliputi area pendaftaran, poliklinik, instalasi gawat darurat (IGD), hingga fasilitas penunjang lainnya guna melihat secara langsung alur pelayanan serta potensi risiko yang dapat terjadi di lapangan.
Tim KPK RI juga melakukan diskusi bersama jajaran manajemen RSUD Nunukan, termasuk bidang pelayanan medik dan unit terkait lainnya. Diskusi tersebut membahas potensi risiko korupsi di sektor kesehatan, seperti dalam pengadaan alat kesehatan, manajemen klaim layanan, hingga sistem antrean dan pelayanan pasien.
Selain itu, KPK RI memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan internal, serta penerapan budaya kerja berintegritas di seluruh lini pelayanan.
Menutup kegiatan tersebut, Direktur RSUD Nunukan, dr. Andi Bau Tune Mangkau, Sp.B, menyampaikan harapannya agar kunjungan dan pendampingan dari KPK RI dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi peningkatan tata kelola rumah sakit.
“Kami berharap melalui kunjungan ini, RSUD Nunukan dapat terus berbenah menjadi institusi pelayanan kesehatan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, kami juga berharap adanya pendampingan berkelanjutan dari KPK RI agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal dan konsisten,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong RSUD Nunukan menjadi salah satu contoh fasilitas kesehatan yang menerapkan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas secara konsisten, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di wilayah perbatasan.
Dengan adanya pendampingan dari KPK RI, RSUD Nunukan berkomitmen untuk terus bertransformasi menuju pelayanan kesehatan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan pasien. (**)
