Nunukan, KTV – Camat Nunukan Selatan, Hj. Ramsidah, SKM.,MM secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan yang digelar di Aula Kantor Camat Nunukan Selatan, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyusun arah pembangunan daerah sekaligus menjembatani aspirasi masyarakat dengan rencana pembangunan pemerintah.
Dalam sambutannya, Hj. Ramsidah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan wadah partisipasi masyarakat untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil warga. Ia juga menyampaikan tema Musrenbang tahun ini berfokus pada pemerataan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur guna menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Pembangunan tidak boleh timpang, tidak boleh tertinggal, dan tidak boleh hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, tetapi harus dirasakan oleh seluruh warga Kecamatan Nunukan Selatan,” tegasnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi pondasi kesejahteraan masyarakat, mencakup peningkatan akses air bersih, sanitasi, listrik, jaringan telekomunikasi, pendidikan, serta layanan kesehatan.
Pemerataan infrastruktur juga diyakini mampu membuka akses ekonomi, mempercepat mobilitas, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong tumbuhnya sentra ekonomi baru di tingkat kelurahan.
Hj. Ramsidah menambahkan, pertumbuhan ekonomi inklusif hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesempatan yang sama terhadap layanan dasar, peluang usaha, peningkatan sumber daya manusia, hingga perlindungan sosial.
Oleh karena itu, forum Musrenbang diharapkan mampu menyerap aspirasi masyarakat secara tepat sasaran dan menghasilkan usulan yang berdampak langsung pada percepatan kesejahteraan warga.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Nunukan Selatan sebagai wilayah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera dengan pembangunan infrastruktur yang merata sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi.
Camat Nunukan Selatan tersebut berharap hasil Musrenbang selaras dengan tujuh arah kebijakan pembangunan, sehingga mampu melahirkan perencanaan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan, termasuk di antaranya penyediaan air bersih, pembangunan jalan tani dan perkebunan, peningkatan sarana pendidikan, pertanian, perikanan, serta pelayanan kesehatan.(**)
