Jakarta, KTV – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menjamin rehabilitasi sekolah terdampak bencana di Provinsi Aceh rampung paling lambat tahun 2026, sehingga bisa beroperasi normal pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027.
“Kami berharap kerusakan ringan dan sedang dapat selesai sebelum tahun ajaran baru 2026-2027,” kata Mu’ti dalam siaran pers yang dikutip Jumat, 30 Januari 2026.
Mu’ti menyatakan untuk sekolah yang perlu direlokasi dan dibangun baru dengan jumlah ruang kelas besar, prosesnya bisa memakan waktu lebih dari setengah tahun. Namun, pihaknya menargetkan semuanya bisa ditangani tahun ini.
“Karena dananya sudah tersedia dan sistem pengelolaannya diharapkan bisa mempercepat proses,” ujarnya.
Mu’ti menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Khusus di Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026.
Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi tidak layak.
Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat 171 satuan pendidikan terdampak bencana. Rinciannya, jenjang SMK ada 93 sekolah terdampak dengan 99 data terverifikasi dan masuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar.
Pada jenjang SLB, sebanyak 20 sekolah terdampak dengan 15 data terverifikasi dan 13 PKS senilai Rp3,98 miliar. Sementara jenjang SKB/PKBM, 58 sekolah terdampak dengan tujuh data terverifikasi dan dua PKS senilai Rp198 juta.
Secara keseluruhan, nilai bantuan PKS yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.
Dalam kunjungan tersebut, Mu’ti meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak untuk memastikan kondisi fisik bangunan serta percepatan proses rehabilitasi.
Peninjauan mencakup SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, dan SMKN Baktiya, dilanjutkan ke SMPN 7 Muhammadiyah, SDN 9 Jambo Aye, hingga pemantauan kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.
Mu’ti menegaskan program revitalisasi tidak hanya fokus pada perbaikan ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik.
Upaya itu diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah peserta didik, sekaligus membangun lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya karakter, rasa aman, dan kepercayaan diri warga sekolah.
“Kami bekerja sama dengan TNI. Untuk pembangunan kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap rehabilitasi di Aceh,” ujar Mu’ti. (REN)
