Bulungan- Fraksi-Fraksi di DPRD Bulungan menyampaikan pemandangan umum terhadap 9 rancangan peraturan daerah (raperda) dalam rapat paripurna pada Selasa (3/12) yang turut dihadiri Asisten Administrasi Umum, Adi irwansyah MS, SH, M.Si bersama jajaran Pemkab Bulungan. Secara umum fraksi-fraksi DPRD dapat menerima 9 raperda untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi Golkar mengingatkan agar semua raperda yang dikirim ke DPRD dilampirkan naskah akademik maupun penjelasan agar dapat dibahas bersama. Sementara Fraksi PDIP berharap sejumlah raperda tersebut dapat menjawab keluhan masyarakat terhadap pelayanan Pemkab. Lalu Fraksi Hanura mengingatkan salah satu tujuan perda yaitu meningkatkan kemandirian daerah yang di dalamnya diukur dari Pendapatan Asli Daerah.
Fraksi Nasdem – PKS memberikan pemandangan umumnya terhadap masing-masing raperda, salah satunya mendorong agar Pemkab, pengusaha dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan. Fraksi PAN – PPP juga sama, salah satunya harapan agar rencana pembangunan industri di Bulungan dapat menekan angka kesenjangan kemiskinan. Tidak ketinggalan Fraksi Gerindra mengingatkan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan pangan.
Diketahui, sebanyak 9 raperda yang diajukan terdiri Raperda tentang Tata Kelola Perkebunan, Raperda tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda tentang Kabupaten Layak Anak, Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tenaga Kerja Lokal, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Peredaran Gelar Narkotika dan Prekursor Narkotika, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten BUlungan, Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Bulungan Tahun 2024 – 2044 serta Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Bulungan.
