Bulungan, KTV – Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Kilat, A.Md didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten Administrasi Umum mengikuti sosialisasi pengawasan penyelenggaraan periziinan di daerah secara virtual pada Selasa (6/5).
Kegiatan dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI.
Dalam sosialisasi yang juga ditayangkan live di youtube tersebut disampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Februari 2025 telah menandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah bersama dilakukan Mendagri bersama Jaksa Agung, Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK).
Disebutkan, meski telah tersedia Mal Pelayanan Publik (MPP), sistem Online Single Submission (OSS), serta layanan terpadu satu pintu di daerah, tak sedikit pelayanan perizinan yang masih dilakukan secara manual. Kondisi ini meningkatkan risiko pungutan liar, gratifikasi, dan suap sehingga perlu diawasi.
Selain memperkuat sistem perizinan, Mendagri menekankan pentingnya pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengawasan eksternal oleh kepolisian, kejaksaan, KPK, dan BPPIK. (**)
