telepon
0552-2033740
handphone
08115396997
tvkaltara@gmail.com
Tarakan, KTV – Bupati Malinau Wempi W Mawa, S.E., M.H., menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan global dan pembangunan daerah. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Karier Pra Wisuda Mahasiswa dalam rangkaian Wisuda ke-42 Universitas Borneo Tarakan Tahun 2026, yang digelar di Auditorium Lantai 4 Gedung Rektorat […]
Malinau, KTV – Ketua LPTQ Malinau Drs. H. Kamran Daik, M.Si., mengungkapkan bahwa Kabupaten Malinau siap menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan digelar pada Juni 2026. Saat ini, pihaknya masih menunggu penetapan resmi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. “Secara prinsip sudah ada dukungan dari Bupati Malinau. Tinggal menunggu SK sebagai bentuk
MTQ Tingkat Provinsi Kaltara 2026 Akan Di Gelar, Kabupaten Malinau Siap Jadi Tuan Rumah Read More »
Malinau, KTV – Ketua LPTQ Kabupaten Malinau, Drs. H. Kamran Daik, M.Si., memastikan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-22 tingkat Kabupaten Malinau terus dimatangkan melalui rapat finalisasi yang digelar, Rabu (8/4/2026). Ia menyampaikan, pelaksanaan MTQ tahun ini direncanakan berlangsung di Masjid At-Tauhid, Kecamatan Malinau Kota. Penunjukan lokasi tersebut merupakan bagian dari komitmennya sejak awal menjabat
MTQ Ke-22 Malinau Siap Digelar April Ini Di Masjid At-Tauhid Read More »
Bulungan, KTV – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan predikat Baik atau Opini Penilaian Kepatuhan Tinggi Tanpa Adanya Maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemkab Bulungan. Penyerahan Opini dilakukan di Kantor Ombudsman RI Kaltara di Jl Kusuma Bangsa, Tarakan pada Rabu (8/4). Kepala Ombudsman RI Kaltara, Maria Ulpah, SE, M.Si menjelaskan, opini yang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Pemkab Bulungan Mendapatkan Predikat Baik Read More »
Nunukan, KTV – Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan digital. Bupati Nunukan, Irwan Sabri, mengatakan kebijakan ini dirancang untuk menyesuaikan pola kerja ASN tanpa mengurangi kualitas pelayanan
Pemkab Nunukan Terapkan Sistem Kerja Fleksibel Bagi ASN Mulai April 2026 Read More »
Nunukan, KTV – Di tengah penerapan kebijakan fleksibilitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nunukan, pelayanan kesehatan dipastikan tetap berjalan normal. Pemerintah daerah menegaskan bahwa layanan kesehatan menjadi salah satu sektor yang tidak terdampak oleh kebijakan work from home (WFH). Dalam Surat Edaran Bupati Nunukan, Irwan Sabri, disebutkan bahwa ASN pada unit layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Normal Meski Kini WFH Diterapkan Read More »
Nunukan, KTV – Meskipun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Nunukan kini menerapkan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH) dan work from anywhere (WFA), pelayanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal. Masyarakat tetap bisa mengurus dokumen penting, mulai dari akta kelahiran, Nomor Induk Kependudukan (NIK), hingga Kartu Identitas Anak (KIA), tanpa harus khawatir terganggu.
Sistem Kerja Fleksibel Tidak Menghambat Pelayanan Disdukcapil Nunukan Read More »
Jakarta, KTV – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) meluncurkan Program Bug Bounty 2026. Program ini merupakan bagian memperkuat keamanan sistem digital di lingkungan pendidikan nasional. Melalui Bug Bounty 2026, Pusdatin mendorong insan pendidikan tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga bagian dari solusi atas tantangan keamanan informasi. Kompetisi ini
Kemendikdasmen Luncurkan Program Bug Bounty 2026 Untuk Perkuat Keamanan Siber Pendidikan Read More »
Jakarta, KTV – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum, konstitusi, serta konsensus kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara dan kehidupan demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa negara harus berdiri di atas hukum, konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 1945. “Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa undang-undang dasar, tanpa konstitusi. Tanpa undang-undang
Jakarta, KTV – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, serta kawasan hutan lainnya. Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam taklimatnya pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat
Presiden Prabowo Tegaskan Tidak Ada Kompromi, Ratusan IUP Bermasalah Di Hutan Dicabut Read More »